Kenza Drider seorang Muslimah Bercadar yang siap Mencalonkan sebagai Presiden

Seorang muslimah Prancis yang memakai cadar selama 13 tahun – meskipun adanya larangan secara nasional – menyatakan bahwa dirinya ingin mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu Prancis tahun depan.

Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press, Kenza Drider mengatakan ia ingin membela hak-hak semua wanita Perancis.

“Saya memiliki tekad hari ini untuk melayani semua perempuan yang menjadi obyek stigmatisasi atau diskriminasi sosial, ekonomi atau politik,” katanya. “Sangat penting bahwa kita menunjukkan bahwa kita di sini, kami adalah warga Prancis dan bahwa kita, juga, dapat membawa solusi untuk warga Perancis.”

Mereka bertekad membuktikan bahwa larangan tersebut bertentangan dengan hak-hak fundamental dan bahwa perempuan yang menyembunyikan wajah mereka berdiri untuk kebebasan, bukan penyerahan.

“Ketika seorang wanita ingin mempertahankan kebebasan, dia harus berani,” kata Drider

Dia merupakan salah seorang di antara kelompok perempuan yang lantang meneriakkan penolakan terhadap hukum pelarangan cadar bagi Muslimah dari jalan-jalan di Perancis sejak April lalu. Mereka ingin membuktikan pelarangan cadar adalah bertentangan dengan hak-hak fundamental manusia.

Pendukung hukum pelarangan cadar, termasuk Presiden Nicolas Sarkozy, mengatakan cadar telah memenjarakan para wanita.

Drider mengatakan ia berencana untuk mendeklarasikan pencalonannya Kamis ini (22/9) di Meaux, sebelah timur kota Paris yang dikelola oleh anggota parlemen konservatif dan sekutu dekat Sarkozy, Jean-Francois Cope, yang memperjuangkan pelarangan cadar.

Beberapa wanita Muslim di Perancis menutupi wajah mereka. Kebanyakan yang mengenakan jilbab sendiri “niqab,” kain filmy melekat pada jilbab yang mencakup semua tapi mata. Hukum juga mempengaruhi burqa, hanya dengan mesh meliputi lebih dari mata, dipakai sebagian besar di Afghanistan.

Belgia melewati tabir wajah yang mirip larangan yang diberlakukan pada bulan Juli, dan Belanda mengumumkan Jumat telah menyusun undang-undang untuk melarang kerudung wajah Islam. Sebuah RUU telah disetujui di Italia.

Di Prancis, larangan jilbab juga dipandang sebagai manuver politik oleh konservatif Sarkozy tidak populer partai UMP, yang Cope kursi, untuk menarik para pemilih sangat konservatif dan jauh-kanan.

Flouting ukuran Perancis melarang jilbab wajah di semua tempat umum dapat menyebabkan denda euro150 dan, dalam beberapa kasus, kelas kewarganegaraan. Namun, sejauh ini sudah ada beberapa konsekuensi hukum.

Menurut Kementerian Dalam Negeri, 146 perempuan telah diberikan Teguran oleh polisi namun hanya segelintir yang dilaporkan telah dipaksa untuk mengambil langkah berikutnya -  sebelum hakim untuk denda mungkin.

“Saya mencoba untuk memahami hukum ini dan apa yang saya mengerti adalah bahwa ini adalah hukum yang menempatkan kita di bawah tahanan rumah,” kata Drider, mengacu kepada perempuan yang memilih untuk tinggal di rumah ketimbang menghapus wajah mereka cadar, atau penangkapan risiko.

Apa hukum telah dilakukan, katanya, adalah memberikan warga negara hak untuk menghina wanita berkerudung.

.(fq/ap/eramuslim/huffingtonpost)

Advertisement